Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Gelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD.
Bintuni – jurnalpolisi.id
Kegiatan itu tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Rabu 21/02/2023, Romelus Tatuta SE Ketua Komisi C, yang membidangi Anggaran dan keuangan DPRD kabupaten Teluk Bintuni itu memimpin langsung RDP bersama sejumlah OPD teknis itu, rapat tersebut turut dihadiri sejumlah Anggota DPRD Komisi C Dan Komisi A .
Tujuan Rapat dengar pendapat RDP yang di gelar itu dilakukan untuk mendengar keterangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang di lakukan oleh sejumlah pimpinan Organisasi perangkat daerah di kabupaten Teluk Bintuni tentang realisasi program dan kegiatan tahun 2022.
Kata, Romelus, ada tiga instansi yang kami undang hari ini yaitu, Kesra, BKD, Dukcapil, yang menarik dalam RDP itu adalah menyangkut Formasi CPNS tahun 2022, yang terdiri dari kuota 848 itu, pihaknya mempertanyakan kepada dinas teknis tentang rekrutmen formasi CPNS itu.
Lanjut romelus, bahwa sejak 2022 lalu Setiap Calon seleksi Formasi CPNS telah melakukan pemberkasan hampir di semua OPD dan Distrik untuk mengikuti setiap Formasi CPNS tahun 2022 itu di Teluk Bintuni.
Ia menjelaskan bahwa, harapan besar Masyarakat saat ini ada Tes CPNS, ternyata di akhir tahun 2022 tidak dilakukan, sehingga dari Badan Kepegawaian daerah memberikan penjelasan kepada kami bahwa, menunggu Anggaran Tahun 2023 baru bisa di lakukan, Sebut Romelus
Menurutnya hal tersebut berbuntut panjang, alasan tersebut di sampaikan langsung kepala Badan Kepegawaian di hadapan pimpinan dan Anggota Komisi pada rapat itu bahwa, anggaran yang di gunakan untuk pelaksanaan penerimaan formasi calon CPNS tahun ini sedikit sehingga belum ada realisasi Seleksi Tes CPNS berlangsung.
Lebih lanjut Romelus menuturkan, Kami DPRD dan pemerintah daerah sudah merencakan dan menyepakati hal tersebut, sehingga harus dianggarakan untuk menjawab kepentingan masyarakat terutama kepentingan formasi tes CPNS di daerah ini.
Semestinya formasi CPNS ini sudah harus jalan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Teluk bintuni, ia juga mengatakan bahwa hal ini jangan sampai ada gejolak sosial di Masyarakat 7 suku di kabupaten Teluk Bintuni. Ungkap Romelus
Selaku ketua Komisi C yang membidangi keuangan dan anggaran saya berharap, pemerintah daerah dapat mensisikan anggaran 1,5 milyar sehingga anggaran tersebut dapat mendukung jalanya realisasi Program Formasi CPNS di tahun 2022 itu.
Rekrut formasi CPNS sangat memberikan manfaat positif, dan menciptakan lapangan kerja memberikan kesempatan serta peluang bagi generasi muda di atas tanah ini untuk melanjutkan tugas – tugas besar kedepan. Ketus romelus
Sementara itu angka honorer saat ini naik menjadi 3000 lebih, sesuai data honorer yang di kunci tahun 2022 itu mencapai 2696 dari jumlah dan angka itu terjadi peningkatan angka honorer di atas empat ratus lebih di tahun ini.
Pihaknya menegaskan bahwa, setiap OPD tidak harus menambah angka honorer, dikarnakan hal tersebut sangat membebani APBD di daerah, Anggaran yang di keluarkan daerah untuk membayar upah honorer saat ini mencapai 100 milyar lebih setiap tahun,
Kami berharap untuk tidak ada lagi penerimaan honorer di daerah, harus di batasi, sehingga pemerintah daerah kembali mengakomudir seleksi formasi CPNS untuk bisa mengurangi angka honorer dan pengguran di daerah. Tutup Romelus
(Buce JPN)
