BIROKRAT DAN MAFIA ANGGARAN.

BANYUWANGI – jurnalpolisi.id

Musim akhir tahun seperti ini mafia anggaran diduga sangat  sibuk untuk memastikan anggaran yang mereka siapkan dimasing- masing SKPD agar bisa dicairkan sebelum tutup anggaran atau sebelum 31 Desember 2022.

Bahwa mafia anggaran selalu bergerak ketika menyusun APBD, dan ketika Di akhir tahun seperti ini, mereka bekerja secara sistematis, terstruktur dan melibatkan eksekutif dan legislatif, mereka tidak bisa bekerja tanpa keduanya.

Coba bisa diperhatikan dimana untuk APBD Banyuwangi tahun 2022 per 15 Desember 2022, baru terserap 60 persen atau 2,1 Trilyun dan ada sisa 1.4 Trilyun atau 40 persen, dan itu nanti pertanggal 31 Desember sudah bisa dipastikan sisa 10 persen yang menjadi Silpa atau dicairkan 80 milyar perhari?.

Coba diperhatikan pos- pos mana yang akan mereka habiskan? Pasti pos Mamin masing2 SKPD, Perjalanan Dinas, Pos ATK, Pos Hibah, Pos Narasumber, Pos Belanja Habis Pakai lainya, Pos Pokir Dewan, yang bila ditotal mencapai 300 miliar rupiah.

Bahwa kami yakin untuk pos2 tersebut akan habis karena pos itu harus meraka pertanggung jawabkan keatas, sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan. Dan mereka akan mendapatkan bagian masing2 sesuai jatahnya.

Bahwa hampir 50 persen anggaran itu fiktif, bahkan di setiap dinas mereka sudah terbiasa untuk memfiktipkan suatu kegiatan, toh meraka yang membuat SPM(surat perintah membayar)cukup kwitansi, dukumentasi, absensi serta pinjam CV sudah cair anggaran tersebut.

Bahwa tahun depan adalah tahun politik, tahun bakar uangnya rakyat, mereka sudah tidak peduli dengan rakyat, karena rakyat hanya dijadikan objek pembangunan, bukan subjek pembangunan.

Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum
Direktur PUSKAPTIS Banyuwangi.

(Boby JPN)