Berikut Tanggapan Dan Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Nasional Demokrat Bersatu
Bintuni – jurnalpolidi.id
Rapat Paripurna DPRD kabupaten Teluk Bintuni tentang pembukaan masa sidang III tahun 2022 terhadap Rancangan Peraturan daerah kabupaten Teluk Bintuni tentang anggaran Pendapatan belanja darah kabupaten Teluk Bintuni tahun 2023 itu Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, Provinsi Papua Barat, Jumat 16/12/2022, Turut Hadir Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Kejari Bintuni Sebanyak 20 Orang, Kapolres Bintuni, Dandim 1806 Bintuni, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD Kabupaten Teluk Bintuni.
berikut tanggapan dan jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi nasional demokrat bersatu.
1. terhadap peningkatan pengadaan berbagai fasilitas publik, pada prinsipnya pemerintah daerah sepaham dengan pemikiran fraksi nasdem bersatu, namun satu hal yang harus diperhatikan adalah penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, ditengah penerapan mandatory spending, yang diikat dengan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menjawab kebutuhan infrastuktur strategis prioritas di laksanakan program- program multy years, agar penyediaan infrastruktur dalam rangka menereobos isolasi dan konektivitas dipastikan dapat terpenuhi
2 terkait peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pemerintah daerah secara terus menerus melakukannya, seperti pemenuhan tenaga medis, penyediaan obat-obatan, peningkatan kualitas sarpras kesehatan, dengan di lakukannya renovasi beberapa puskesmas di bintuni, di manimeri. di babo, di sumuri di merdey, sejalan dengan peningkatan layanan menjadi puskesmas rawat inap sedangkan pasien rujukan akan terus di upayakan dapat tertangani di fasilitas kesehatan yang ada di kabapaten teluk bintuni
3. terkait dengan memaksimalkan kerja perangkat daerah, ini menjadi salah satu perhatian yang harus di perhatikan perangkat daerah, yang diikuti dengan penataan tata kelolah dan reformasi birokrasi senayara bertahap
4 terhadap keberpihakan program program otonomi khusus disaat terbitnya undang-undang otsus jilid 2 dengan peraturan turunannya, dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pengalokasian anggaran dan program yang saat ini dilakukan secara berjenjang dengan kontrol aplikasi sikd di bappeda provinsi, kementerian bappenas, keuangan dan kemendagri melalui revieuw, benar-benar terkontrol secara baik apalagi transfer dana otonomi khusus yang saat ini ditampung dengan rekening terpisah dengan transfer dana laiinya, memastikan ketaatan dalam pelaksanaannya.
5. terkait usulan bpjs kesehatan untuk aparat kampung, hal mana sesuai dengan inores nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jkn melalui penganggaran iuran, kontribusi iuran, bantuan iuran dan pendaftaran peserta asn dan non asn perangkat desa dan masyarakat, dan arahan permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan apbd 2023. dan dalam rencana penganggaran apbd 2023 ketua tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak bpjs kesehatan kabupaten teluk bintuni, dan dalam usulannya telah di sertakan kp desa (perangkat desa/kampung) sebanyak 805 tertanggung dengan iuran sebesar 3.200.000 dalam setahun setara 1% yang ditanggung dari gaji aparatur kampung, dan 4% yang ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten teluk bintuni tahun 2023. termasuk anggota dprd kabupaten teluk bintuni sebanyak 25 orang dengan iuran tahunan sebesar rp 12.000.000 (1% dari gaji masing-masing anggota dan 4% menjadi tanggung jawab pemerintah daerah).
untuk perencanaan anggaran bpjs asn dan non asn tahun 2023, dirfencanakan sebesar rp. 7.617.864.000,- (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta, delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jumlah tertanggung sebanyak 14.974 jiwa
sedangkan program jkn – kis untuk asn tahun 2023, telah diusulkan anggaran sebesar rp. 9.064.669.154 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan seratus lima puluh empat rupiah) yang mencakup seluruh asn di kabupaten teluk bintuni, temasuk tenaga honor
sehingga total kebutuhan anggaran 2023 untuk jkn-kis bagi asn dan perangkat desa, honorer, perangkat desa, dan lainnya adalah sebesar rp. 16.682 533.154,- (enam belas milyar, enam ratus delapan puluh dua juta, lima ratus tiga puluh tiga ribu, seratus lima puluh empat rupiah).
6 terkait pengawasan terhadap sekolah-sekolah pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung dan sefaham untuk lebih
ditingkatkan terutama di pendidikan dasar 7. terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk memenuhi kualitas layanan pendidikan, akan terus diupayakan sebagaimana arahan rpjmd 2021-2026
8. terkait dengan usulan-usulan program dan kegiatan akan menjadi perhatian pemerintah daerah, namu dapat disarankan untuk dapat ditampung dalam dalam program program pokir dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten teluk bintuni sesuai dengan wilayah dapil masing-masing, sehingga tidak ada penumpukkan program pada beberapa perangkat daerah yang menjadi beban, dan terkait usulan dimaksud sebagaimana edaran komisi pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan pencegahan korupsi mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran
9. terkait usulan musrenbang disemua tingkatan, terutama untuk kesepakatan musrenbang di distrik semuanya telah terigestrasi dalam sistim informasi pemerintah daerah, dan telah disepakati pengalokasiannya untuk tahun 2023 sebanyak 144 program dengan usulan anggaran sebesar 42 milyar rupiah, meliputi program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur. pemerintah daerah berharap semua pihak harus memperhatikan mana program kesepakatan musrenbang dan diharapkan usulan program secara indivual atau perorangan, jangan dilabel program usulan musrenbang dengan usulan peorangan, sehingga yang dijadikana kambing hitam adalah musrenbang. padahal kambing putih dari pengusul tidak terdeteksi
demikianlah jawaban dan tanggapan kami, terhadap pandangan umum fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten teluk bintuni terhadap nota keuangan dan rancanagan peraturan daerah kabupatenteluk bintuni tentang apbd 2023. semoga allah swt memberikan rahmat dan ridho-nya, kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi masyarakat dan daerah sisar matiti, menuju masyarakat yang damai, maju, produktif dan berdaya saing sekali lagi kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota dprd kabupaten teluk bintuni, atas dukungannya sehingga rancangan apbd tahun 2023 sebagai instrumen pembangunan, menjadi lebih terarah dalam mewujudkan kabupaten teluk bintuni, yang damai, maju produktif dan berdaya saing.
diakhir pidato jawaban ini. saya mengutip kisah mahatma ghandi, disaat dia menemui orang miskin dan mengeluhkan kemiskinan rakyatnya, gandi tidak memberi uang ataupun makanan, tapi ghandi justru bertanya dan berdialog, tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab persoalan yang anda hadapi
barrak obama, mengingatkan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain dan waktu yang lain, karena kitalah yang ditunggu untuk melakukan perubahan
selamat menyambut dan merayakan natal 25 desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023, semoga suka cita dan damai natal membawa makna kebahagiaan dan semoga kita semua diberi rahmat dan karunia dari tuhan yang maha kuasa, amin. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT.
(Buce JPN)
