Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Mendapatkan Penghargaan Tercapainya Universal HEALTH COVERAGE (UHC) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat Tahun 2022.
November 15, 2022
Bintuni – jurnalpolisi.id
Acara Penandatanganan Perpanjangan Rencana Kerja UHC Antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Tahun 2023 Dan Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Atas Tercapainya Universal HEALTH COVERAGE (UHC) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat Tahun 2022.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Aula Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Selasa 15/11/ 2022, Selain Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Turut Hadir Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, PLT Sekertaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Kapolres Bintuni, Kepala Kejaksaan negri Bintuni, Dandim 1806 Bintuni, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Pimpinan direksi BPJS Provinsi Papua Barat.
Kata, Ir Petrus Kasihiw MT, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam sambutanya itu, Capaian Pemda dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penanganan masalah kesehatan telah mencapai 99,17% penduduk kabupaten teluk Bintuni telah mengantongi kartu BPJS pemerintah.
Ia menambahkan, dengan angka tersebut secara otomatis dari total penduduk sekitar depalan puluh ribu jiwa yang ada di daerah ini sekitar depalan ratus jiwa belum mengantong kartu BPJS itu. Ungkap Bupati
Bukan hanya itu Bupati juga menyebutkan, dengan capaian itu, di kabupaten teluk Bintuni masih menghadapi tingginya angka Stanting sehingga perlu upaya penangan secara dini bagi masyarakat melalu pelayanan kesehatan yang ekstra dan terpadu bagi masyarakat di setiap puskemas yang ada di distrik dan kampung. Imbuhnya
Orang no satu di kabupaten teluk Bintuni itu juga menurunkan, bahwa Maslah santing merupakan salah satu indikator atau penyebab yang panjang dengan setiap kehamilan atau baby di dalam kandungan.
Lanjut bupati, hal tersebut di sebabkan karna pasangan yang memiliki anak tidak melakukan konsultasi kepada puskesmas ataupun KB, ia menambahkan tenaga medis telah di tempatkan pada setiap kampung dan distrik untuk itu masyarakat di harapkan untuk saling berkonsultasi kepada setiap petugas kesehatan saat mengalami gejal. Tandasnya
Pihaknya menambakan, Bintuni Saat itu sedang berada di warna merah, sementara saat ini berada di warna kuning, ia berharap sehingga melalu pelayanan kesehatan yang ekstra dan terpadu dapat memberikan kehijauan bagi masyarakat di kabupaten teluk Bintuni itu.
Bupati juga sangat mengapresiasi kehadiran pihak BPJS dalam mendukung program pemerintah, sehingga masyarakat teluk Bintuni dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, biaya pengobatan pasien grafis dan di biayai oleh pemerintah daerah kabupaten teluk Bintuni. Tutur Bupati
Hal senada di sampaikan DENY JERMY EKA PUTRA MASE, SEM, MM Perwakilan Direksi BPJS Provinsi Papua Barat, sejak tahun 2022 kurang lebih pemerintah daerah kabupaten teluk Bintuni mengucurkan anggaran untuk biayaya pelayanan kesehatan dalam hal jaminan kesehatan bagi masyarakat di tafsir sekitar 5 milyar.
Selain itu Deny mengungkapkan bahwa, biaya yang sudah di bayarkan melalui pemerintah daerah itu sudah di realisasikan dalam bentuk pembayaran operasional, baik kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam bentuk pembayaran kapitasi ke puskemas setiap bulanya paling lambat tanggal 15. Pungkasnya
Anggaran tersebut juga di bayarkan ke rumah sakit atas tagihan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di rumah sakit, baik rumah sakit RSUD teluk Bintuni, maupun untuk pasien yang berobat atau rujuk keluar Bintuni. Imbuhnya
Sementara itu pihaknya mengatakan, dari total delapan puluh ribu jiwa sekian, BPJS telah Mengkafer sekitar 99, 17% penduduk di kabupaten teluk Bintuni yang mengantongi kartu BPJS, sehingga dari jumlah tersebut di perkirakan sekitar delapan ratus jiwa yang belum mengantongi kartu BPJS pemerintah itu.
Hal tersebut secara terus menerus akan dilakukan falidasi data, sehingga di harapkan masyarakat yang belum terdata, akan mendapatkan jaminan kesehatan BPJS pemerintah itu, ia menjelaskan juga bahwa, melalui falidasi data dapat mendorong program pemerintah daerah tentang pendataan yang falid dan tepat.Ungkap Deny
Disisi lain, Ada kendala yang kami hadapi, masyarakat yang belum memiliki No Induk Kependudukan sangat kesulitan untuk kamu proses BPJS, hal tersebut menjadi kendala masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan BPJS itu, ia juga berharap masyarakat segera mengantongi identitas seperti mengikuti perekam KTP di daerah asal, untuk segera memiliki BPJS. Tutupnya
(Buce JPN)
