Kemendagri: Utamakan Transparansi Dan Akuntabilitas Untuk Acara Sail Tidore 2022
TIDORE KEPULAUAN – jurnalpolisi.id
Tim Panitia Pusat Sail Tidore 2022 melaksanakan kunjungan ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka persiapan acara Sail Tidore 2022, Selasa (8/11/2022).
Dalam kunjungannya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi bersama Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan dan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimand dan Investasi, Wakil gubernur Maluku Utara yang didampingi oleh Polda Povinsi Maluku Utara, Dandim 1501 Ternate, Korem 052/ Baabulaah Patimura, Wali Kota Tidore, Sekda Kota Tidore Kepulauan dan jajaran perangkat daerah serta panitia daerah terkait lainnya.
Teguh melihat keseriusan daerah dalam mempersiapkan lokasi acara puncak yang digadang sudah mencapai 75% dan akan selesai pada tanggal 15 November 2022. “Hal-hal yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah sarana dan prasarana pendukung untuk acara Sail Tidore 2022. Terlebih presiden dan para menteri serta beberapa duta besar akan hadir. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera melakukan percepatan pembangunan insfrastruktur penunjang,” tegas Teguh.
Pada kesempatan itu, hadir juga seluruh penanggung jawab daerah pada rangkaian kegiatan acara puncak untuk memaparkan progres masing-masing bidang sekaligus permasalahan yang dihadapi daerah.
“Diharapkan lokasi acara dapat selesai dipersiapkan paling lambat tanggal 14 November 2022 mengingat Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam gladi resik acara puncak pada tanggal 24 November 2022 untuk memastikan kesiapan acara,” papar Teguh.
Setelah melaksanakan tinjau lapangan di Pantai Tugulufa, rombongan bertolak menuju ke Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan rapat pemaparan progres persiapan seluruh panitia pusat dan daerah Sail Tidore 2022.
Pertemuan selanjutnya dilaksanakan di Ternate untuk memastikan kesiapan acara puncak dan dukungan pemerintah daerah provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Tim Panitia Pusat dan Tim Panitia Daerah, khususnya Provinsi Maluku Utara.
“Saran dan masukan dari daerah akan menjadi perhatian bagi kami panitia pusat. Apabila masih ada hal-hal yang dirasa belum tuntas, agar dapat didiskusikan lebih lanjut dengan para stakeholder terkait. Selain itu, penting untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas termasuk dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan ini,” tutup Teguh.
