HMI Cabang Pandeglang Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Pandeglang – jurnalpolisi.id
Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Kabupaten Pandeglang, Banten, terus berlanjut, Jum’at (09/09/2022).
Kali ini, giliran mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang Periode 2022-2023 menggelar aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang harus tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Pemkab Pandeglang Bupati, DPRD Kabupaten Pandeglang harus tegas untuk kenaikan BBM ini, kami menilai ada ketidak tegasan dari Pemkab dan Pemerintah Provinsi Banten yang lamban dalam merespon kenaikan harga BBM. hal itu terlihat dari peristiwa sopir angkot mogok massal menuntut kenaikan tarif BBM,” terang Entis Sumantri Formatur Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang.
Entis Sumantri menyatakan bahwa, Sikap tegas HMI dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dimanifestasikan kedalam aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia yang dimulai sejak Senin 29 Agustus 2022.
“Oleh karena itu, merespon persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi, HMI Cabang Pandeglang menyatakan sikap sebagai untuk
menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat dampak Pandemi Covid-19,” ujarnya.
Formateur HMI itu juga meminta Pemerintah pusat mengkaji ulang tentang SPBU yang akan di berlakuannya pemakaian barcode, khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Karena masih banyak di daerah Kabupaten Pandeglang yang gaptek, khusus nya masyarakat pelosok Daerah terutama Sopir- Sopir angkutan umum maka perlu adanya kajian ulang tentang pemberlakuan pemakaian barcode disetiap SPBU di Wilayah Kabupaten Pandeglang,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Sabtu, 3 September 2022. tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar Subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
“Dengan Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut banyak menuai protes dari publik dalam bentuk aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia dan untuk itu kami tegaskan bahwa kami menolak,” beber Entis Sumantri.
Senada diungkapkan Fikri Hidayatullah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari awal, bahkan sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, telah menyatakan sikap secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubdisi.
“Sikap kami tegas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memperburuk kondisi ekonomi rakyat, terutama rakyat kelas bawah dan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini karena kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki multiplier effect yang secara lengsung berdampak pada kehidupan keseharian rakyat seperti naiknya barang-barang kebutuhan masyarakat, terutama daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan,” kata Fikri Korlap Aksi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pandeglang kepada wartawan di sela aksi.
Sementara itu, Handoko Syarief menambahkan selain memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi, Aksi Unjuk Rasa digelar untuk menekan semua Camat, Kepala Desa Se Kabupaten Pandeglang agar menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) secara transparan.
“Kalau pemerintah mengeklaim BLT sebagai kompensasi naikanya harga BBM, maka meminta transparansi data penyaluran BLT,” tandasnya.
(JPN/bryan)
