Jelang Penetapan Provinsi Papua Tengah, 885 Aparat Gabungan di Timika Dikerahkan
Timika – jurnalpolisi.id
Sebanyak 885 personel Polri bersama TNI di Kabupaten Mimika, Papua, dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi damai mendukung Timika sebagai calon ibukota Provinsi Papua Tengah (PPT) jelang penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, Kamis (30/6/2022).
Untuk pengamanan tersebut dilakukan apel kesiapan pasukan di Sentra Pelayanan Terpadu Polres Mimika, jalan Cenderawasih, yang dipimpin langsung Kapolres AKBP I Gede Putra.
Rencananya, kata Kapolres, hari ini massa akan berkumpul di lapangan pasar lama kemudian bertolak menuju gedung DPRD Mimika menyuarakan aspirasi agar Timika dapat ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah oleh DPR RI di Jakarta, yang rencananya sidang putusan dilakukan hari ini juga.
Kegiatan yang dilaksanakan di pagi hari ini melibatkan personel yang cukup besar. Kita persiapkan personel gabungan sebanyak 885 personel,” kata Kapolres.
“Kekuatan besar ini semata-mata tujuannya hanya satu, tetap menjaga keamanan, tetap menjaga kondusifitas seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika,” imbuhnya.
Untuk lokasi pengamanan yang kita laksanakan, ada berapa titik, yang sifatnya menetap atau sifatnya stasioner. Kemudian ada beberapa tim juga yang melaksanakan mobile untuk melihat perkembangan situasi di lapangan,” jelasnya.
Kapolres berharap, hari ini dan seterusnya situasi keamanan di Mimika tetap terpelihara aman dan kondusif.
Sejumlah titik yang ditempatkan personel gabungan untuk pengamanan antara lain, area pasar lama, lapangan Timika Indah, gedung DPRD Mimika, terminal lama dan terminal baru Bandara Mozes Kilangin, Check Point (CP) 28, dan area Gorong-Gorong Timika.
Adapun Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, akan digelar sekira 11.30 WIT.
Sebelumnya juga Komisi II bersama Pemerintah dan fraksi-fraksi partai sepakati sejumlah hal dalam RUU seperti Ibukota Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Ibukota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, dan Ibukota Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya. RLS, Seputar papua
(Buce Remetwa)
