Pemkab Lamteng Tak Respon, Pedagang BJP Beli Terpal Sendiri
Lampung Tengah – jurnalpolisi.id
Karena keluhan tidak mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), akhirnya para pedagang pasar daerah Bandarjaya Plaza (BJP), berinisiatif membeli terpal sendiri, untuk menutupi atap gedung pasar yang bocor.
Atas inisiatif sendiri, akhirnya para pedagang membeli terpal sendiri dengan uang pribadi, untuk menutup bagian atas tempat usahanya untuk melindungi barang dagangan, agar tidak rusak oleh genangan air hujan.
Menurut pengakuan beberapa pedagang yang ditemui, Selasa (31/5/2022), semula mereka berharap uang untuk pembelian terpal tersebut diganti oleh pihak UPTD Pasar, yaitu dengan cara memotong uang retribusi yang mereka berikan setiap hari, namun permintaan tersebut ditolak oleh petugas pemungut retribusi.
“Ya terpalnya kami beli sendiri, kami berharap terpal itu dibeli oleh pihak UPTD, tapi gak direspon. Lalu kami tawarkan bagaimana kalau kami beli sendiri, tapi uangnya diganti dengan cara memotong setoran salar, tapi ditolak juga, ya udah kalau gitu kami ikhlaskan saja,” ujar pedagang.
Hasil investigasi dilapangan, didapati seluruh besi rangka atapnya telah lapuk dan tidak layak pakai lagi, sehingga bila akan diperbaiki, maka harus dibongkar total dan diganti dengan yang baru. Karena bila dipaksakan tetap mempertahankan yang lama, dikhawatirkan akan memakan korban jiwa, karena rangka tersebut tidak kuat menahan beban.
Hal tersebut diakui beberapa petugas kebersihan pasar, umumnya mereka memiliki pengalaman saat memperbaiki atap yang bocor, mereka tidak berani menginjak besi rangka, karena besinya telah lapuk dan bergoyang bila disentuh, sehingga rawan terjadinya kecelakaan saat kerja.
“Kalau atapnya akan diganti, maka besi rangkanya juga harus diganti, karena kondisi besinya sudah keropos semua. Kami gak mau ambil resiko, kalau kami pasang terpal disana dengan cara menggunakan tapi tambang, jadi gak perlu naik ke rangka atap,” jelas mereka.
Kondisi pasar BJP yang carut marut ini, mendapat perhatian serius dari LSM Masyarakat Bersatu Membangun Bangsa dan Negara (Mabesbara) Lamteng, mewakili Ketua Lembaga Mabesbara, R. Hasan, yang dihubungi via WatsApp (WA), dirinya mengaku sangat prihatin.
Keprihatinan LSM Mabesbara pada kondisi pasar tersebut, bukan hanya masalah sarana dan prasarana gedung yang sudah rusak, namun pelayanan yang diberikan kepada pedagang juga jadi sorotan, termasuk retribusi yang diduga ada penyimpangan.
“Ya kami dari Lembaga Mabesbara sangat prihatin dengan kondisi pasar itu, pemerintah daerah seperti tidak memperhatikan kepentingan pedagang. Jangan hanya retribusinya yang dipungut, tapi pelayanan kepada pedagang juga harus diperhatikan, agar mereka (pedagang) bisa nyaman,” harapnya.
Menurut Hasan, bila pedagang harus membeli terpal sendiri untuk menutupi atap yang bocor, hal tersebut dinilai sangat keterlaluan, karena perbaikan dan pemeliharaan bangunan bukan kewenangan pedagang, tapi jadi tanggung jawab pihak pengelola, karena saat ini dikelola oleh pemerintah daerah melalui UPTD Dinas Perdagangan, maka jadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ditambahkannya, di zaman bupati sebelumnya, semua keluhan pedagang cepat mendapat respon, walaupun sedikit tetap ada jawaban, sehingga pedagang merasa dihormati dan diakui keberadaannya. Namun saat ini, pemerintah daerah terkesan cuek dan tidak ada tindakan cepat, ada semacam pembiaran dari Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar.
“Secara politik, pasar BJP itu sangat potensial, boleh dibilang lumbung suara dari semua kalangan, karena disana terdapat suara yang jumlahnya tidak sedikit. Kalau ini dikelola dengan baik, maka tidak sulit untuk mencari dukungan dua periode jabatan politik,” jelas Hasan.
Hasan berjanji, Lembaga Mabesbara akan melakukan upaya untuk membantu pedagang, seperti menyampaikan keluhan, menuntut hak pelayanan kepada pihak pengelola. Selain itu, Lembaga Mabesbara juga sedang menindaklanjuti upaya hukum, terhadap beberapa dugaan penyimpangan retribusi dan penyalahgunaan wewenang. ( Sdm)
