Kementerian ESDM & SKK Migas memastikan penyelesaian Proyek Strategis Nasional Kilang LNG Tangguh Train 3
Bintuni – jurnalpolisi.id
Dalam mendorong keberlangsungan dan kepastian penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) hulu migas Tangguh Train 3 yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kepala SKK Migas melakukan kunjungan lapangan secara langsung di Teluk Bintuni Papua Barat.
Kegiatan kunjungan lapangan yang langsung dihadiri oleh Direktur Jenderal Migas, Tutuka Ariadji, Staf Ahli Menteri ESDM, Nanang Untung dan Triharyo Soesilo, bersama Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto serta Direktur Pembinaan Usaha Hulu, Ditjen Migas, Mustafid Gunawan, disambut langsung oleh President BP Indonesia, Nader Zaki dan VP Operasional, Dave Campbell.
Yang cukup berbeda dalam kunjungan kali ini, turut hadir Staf Presiden Milenial, Billy Mambrasar yang hadir mewakili Menteri ESDM, dalam kapasitasnya untuk melihat kemanfaatan pengembangan LNG Tangguh untuk masyarakat Papua/ dan Papua Barat Rabu 22/6/2022
Tangguh train 3 dengan kapasitas 3.8 Metrik Ton Per Tahun dikembangkan berdasarkan persetujuan POD II dengan nilai investasi dapat mencapai hingga US$ 11 miliar atau setara dengan Rp 159 triliun. Pengembangan dimulai sejak tahun 2016 dan mengalami banyak tantangan yang utamanya diakibatkan Covid-19, sehingga menyebabkan dua kali outbreak yang menyebabkan proyek menjadi terhenti untuk dilakukan langkah-langkah sesuai protokol penangann Covid-19. Seiring dengan mulai mereda dan tertanganinya wabah Covid-19 maka pada saat ini sudah mencapai puncak lagi dengan total Pekerja mencapai 12.900 dan diharapkan komplesi dapat selesai pada akhir tahun dan gas dapat dialirkan pada awal tahun depan.
“Kunjungan langsung oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas ke proyek Tangguh Train 3, menunjukkan arti penting terhadap kepastian penyelesaian proyek ini, untuk dapat meningkatkan produksi gas guna mendukung perekonomian nasional dengan terpenuhinya kebutuhan gas untuk domestik yang dialokasikan mencapai 75%, serta upaya untuk dapat mendorong segera terwujudnya penerimaan negara dari penjualan gas Tangguh Train 3”, kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjpto pada kegiatan kunjungan tersebut (21/6).
Lebih lanjut, Dwi menyampaikan, dampak berganda kemanfaatan proyek Tangguh Train 3 yaitu dapat menciptakan lapangan kerja yang mayoritas berasal dari masyarakat lokal. Pada saat beroperasi nanti ditargetkan lebih dari 85% operator akan berasal dari masyarakat lokal. Sehingga dengan selesainya proyek Tangguh Train 3, dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lokal secara berkelanjutan sehingga dapat menciptakan perputaran perekonomian di Teluk Bintuni Papua Barat dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal lainnya.
Dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat lokal, BP telah memiliki program technician apprentice. Tidak hanya untuk menyiapkan masyarakat lokal untuk bekerja pada aset BP di Indonesia, saat ini kompetensi teknisi lulusan program technician apprentice BP sudah diakui secara global dengan sudah bekerjanya beberapa teknisi pada aset global BP di Mauritania dan Senegal.
“Tangguh Train 3 dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya mencapai target 2030, terutama untuk pencapaian target produksi gas yang mencapai 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan produksi gas nasional saat ini yang berada di kisaran 5.900 MMSCFD”, pungkas Dwi.
TENTANG SKK MIGAS
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tutupnya.
(Buce Remetwa)
