Aliansi Jurnalis NTB: Humas Pemda dan Humas DPRD Loteng Dituding Pilih Kasih Terhadap Insan Pers.
Mei 9, 2022
Lombok Tengah – jurnalpolisi.id
Besarnya anggaran media untuk di Humas Pemda dan Humas DPRD Lombok Tengah setiap tahun besarannya mencapai puluhan juta rupiah bahkan hampir ratusan juta rupiah. Namun anggaran sebesar itu diduga hanya dinikmati untuk oknum kelompok media atau organisasi media tertentu saja. Hal itu disoroti oleh Joti Baskara dalam siaran Persnya di Sekretariat Aliansi Jurnalis di Desa Jago Minggu 8-5-2022
Lebih lanjut Joti Baskara selaku Juru Bicara Aliansi Jurnalis mengatakan hal itu sangat beralasan berdasarkan banyaknya keluhan teman teman jurnalis yang tidak tergabung dalam kelompok organisasi binaan Humas Pemda dan Humas DPRD Loteng tersebut.
“Bagian Humas Dewan dan Humas Pemda Loteng berlaku tidak adil terhadap insan pers lainnya yang tidak tergabung didalam organisasi binaan Pemda dan DPRD tersebut.”Terang Joti
Lanjut Joti menerangkan, dimana media media luar yang tidak tercatat dalam group organisasi oligarki binaan Humas Pemda atau Humas dewan tidak diakomodir dengan alasan media tersebut tidak masuk anggota dari salah satu organisasi wartawan atau media Lokal yang ada di Loteng, ujarnya
“Humas Pemda dan Humas Dewan seakan tidak pernah mau mengakui media media dari luar Loteng, bahkan bisa jadi dianggapnya sebagai media atau wartawan abal-abal di karenakan media tersebut itu tidak tergabung dalam salah satu organisasi wartawan yang ada di Lombok Tengah.” katanya menambahkan.
Dan parahnya lagi kata Joti, menurut analisa rekan-rekan aliansi patut diduga wartawan media diluar organisasi binaan pemda tersebut tidak di akomodir untuk bergabung, entah dengan alasan yang belum jelas.
“Maka pantaskah humas Pemda dan humas Dewan tidak mengakomodir insan pers lainnya itu dikarenakan dengan alasan tidak tergabung dalam salah satu organisasi oligarki binaannya? sementara mereka ini media yang resmi lengkap dengan legalitas media perusahaannya.” tanya Joti.
Disampaikan juga bahwa ada rasa kekecewaan dan ketersinggungan dari insan pers lainnya dengan kebijakan humas Pemda dan Humas Dewan yang bersikap membeda-bedakan dan seolah-olah menganak tirikan media diluar organisasi media binaannya itu.
“Kami dari insan pers Aliansi Jurnalis juga sama-sama memiliki hak, media kami punya legalitas yang sah sesuai Peraturan Pemerintah dan UU Pers, tegas Joti bersama rekan-rekan Aliansi Jurnalis lainnya.
“Selama ini, kami dan rekan-rekan seperjuangan, menyayangkan sikap humas Pemda dan humas dewan yang mengotak-kotakan, insan pers di Loteng. Harapan kami dari Aliansi jurnalis Loteng bisa bekerjasama seperti organisasi lainnya.” Kata Joti menyampaikan harapan insan pers lainnya.
“Dalam hal ini, kami bicara persoalan perut. Sama seperti saudara dan kami seperjuangan di insan pers yakni tujuan kita sama. Tetapi disisi lain, kami selalu di anak tirikan dan di kotak-kotak kan.” keluh rekan-rekan jurnalis yang hadir pada saat itu.
Selama ini kami diam, dimana setiap ada giat Press Conference/Press Release, wawancara khusus, liputan khusus dan lainnya kedua humas tersebut hanya memberitahukan ke organisasi binaannya saja, sementara informasi itukan hak publik untuk dipublikasikan, ujarnya
Contoh nyata giat jumpa pers terkait Launching Sirkuit motor cross Lantan, itu hanya segelintir media yang diberi tau tidak disebar secara umum sehingga seluruh insan pers tau. Sementara publik mengharapkan agar beritanya mendunia, kata joti.
Pada kesempatan itu Joti juga membeberkan bahwa sebenarnya terkait dugaan adanya anggaran dana siluman media di Lombok Tengah, dimana rekan-rekan media yang tidak tergabung di group organisasi oligarki binaan humas Pemda dan humas dewan selama ini tahu namun diam.
“Sudah saatnya kami dari insan seperjuangan angkat bicara, biar teman-teman pers lainnya memahami dan mengetahuinya apa sesungguhnya yang terjadi di kedua humas tersebut bahkan kemungkinan ada ‘udang dibalik batu’ didalamnya.” kata joti
“Semoga ada kejelasan dan jawaban dari humas Pemda dan humas dewan, dan bisa menghilangkan tradisi-tradisi lama sehingga anggaran media kita bisa sama sama rasakan.”harap Joti mewakili harapan rekan-rekan Jurnalis.
Dengan demikian kata Joti Baskara, dalam sebuah perjuangan dan tugas peliputan rekan-rekan agar bersatu padu dalam menjalankan kode etik profesi jurnalistik.
“Kita senasib dan satu tujuan di Lombok Tengah, mari bersama insan pers lainnya saling merangkul saling mengasihi, agar tidak ada lagi yang di anak tiri kan dan di kotak-kotak kan oleh humas dewan dan humas Pemda.” Tutupnya.
Sementara itu Humas Pemda dan Humas DPRD Loteng yang dikonfirmasi media melalui WhatsApp pribadinya terkait hal itu belum memberikan jawabannya. Hingga berita ini dimuat kedua humas tersebut abelum memberikan penjelasan/keterangannya.(tim jpn)
