10 Tahun Pertahankan WTP, Bupati Ipuk APBD Harus Berdampak ke Ekonomi Rakyat
BANYUWANGI – jurnalpolisi.id
Pemkab Banyuwangi kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut sukses diraih Banyuwangi selama sepuluh kali berturut-turut.
Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono di kantor BPK Jawa Timur, Jumat (13/5/2022). Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono.
Bupati Ipuk bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Sepuluh kali meraih opini WTP menunjukan pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit, memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Ipuk.
Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.
Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Pandemi, lanjut Ipuk, telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.
“Berbagai program pemulihan ekonomi kita geber, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,” kata Ipuk.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, lanjut dia, melainkan juga harus berdampak kepada masyarakat.
“Keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Ini yang menjadi pedoman kita,” ujarnya.
“Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan arahan sehingga pengelolaan keuangan Banyuwangi semakin baik,” tambahnya.
Ke depan, menurut Cahyanto, akan memperketat monitoring dan evaluasi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.”
( Bobi JPN )
