Erwin Ibrahim: Lelang Jabatan di Pemda Lobar “Bikin Gaduh” Pansel Harus Diulang, Jangan Ada Jatah-Jatahan.

Giri Menang (NTB) Jurnalpolisi.id Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkungan  Pemda Lobar. Pemda Lobar memberikan kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab/Kota di Provinsi NTB yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui proses seleksi terbuka dan kompetitif. Adapun formasi  dan kode Jabatan yang lowong yakni, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) hal itu diumumkan  oleh Dr. H. Baehaqi S.Si Sekda Lobar melalui pengumuman No. 01/PANSEL JPTP/II/2022 tanggal 16-2-2022 lalu. Erwin Ibrahim Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik ( LPKP) Lobar  menilai bahwa Seleksi lelang jabatan di Pemda Kab. Lombok Barat menurutnya  telah menciptakan kegaduhan. Sehingga kesannya, lelang jabatan 4 Jabatan Kepala Dinas di Lombok Barat ini tidak sejalan dengan Peraturan Perundang undangan yang ada. Hal itu dikatakan ke wartawan saat jumpa pers di Mataram (11-3-2022) Mekanisme lelang dan ataupun pengisian jabatan pejabat di Pemerintahan Daerah Lobar itu harus dilaksanakan secara profesional,  akuntabilitas sehingga menghasilkan pejabat-pejabat yang berkualitas artinya terhindar dari praktek praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta jatah-jatahan. Kenapa saya bilang Pansel ini menimbulkan kegaduhan karena kalau tidak salah pengumuman tentang hasil seleksi terbuka calon pejabat  pimpinan tinggi pratama Kab. Lobar sudah beredar di publik jauhari sebelum pengumuman hasil pansel diumumkan oleh panitia yang di tanda tangani oleh Sekda Lobar. Dan setelah diumumkan resmi oleh Panitia Pansel,  hasilnya sama persis seperti yang sudah beredar sebelumnya di publik. Proses Pansel sementara berjalan kok hasil seleksi Pansel sudah beredar luas di publik, kan aneh. Heran Erwin Sementara, waktu dan tanggal dikeluarkan surat, pengumuman hasil Pansel yang di tandatangani oleh Sekda dan  yang diumumkan resmi oleh Panitia Pansel  itu pak Sekda lagi tidak berada di Lobar, Ia sementara kunjungan kerja ke Jakarta. Lalu timbul pertanyaan publik. Siapakah yang membocorkan hasil seleksi Pansel sebelum pengumuman resmi dilakukan?Siapakah yang membuat dan tanda tangan hasil seleksi Pansel, sementara Sekda saat itu sedang  berada di Jakarta?Jangan jangan hasil seleksi Pansel sudah disiapkan, diatur dan ditentukan sebelum ke Jakarta, lalu dibuatkan tanggal mundur? Kalau itu benar terjadi, maka hasil seleksi Pansel itu cacat hukum, hanya akal-akalan saja dan pembohongan publik. Aneh…. Sementara Pak Sekda lagi di Jakarta kok bisa tanda tangan hasil seleksi Pansel, ini akal akalan, pembodohan dan kebohongan publik ke rakyat Lobar. Tertanggal pengumuman hasil Seleksi inilah yang menjadi perbincangan hangat di publik dan temen-temen aktivis Lombok Barat. Dan kami tidak akan tinggal diam Ia menduga, bahwa hasil seleksi Pansel sudah ada duluan daripada seleksi nya,Dan Tim pansel ini hanya formalitas untuk melegitimasi agar sesuai dengan peraturan peraturan atau undang-undang itu Kami juga menduga kuat pengumuman hasil seleksi Pansel yang beredar di publik itulah penyebab terjadinya  kegaduhan  di Pemda Lobar saat ini. Kami tidak bisa menyebut namanya, bahwa ada 2 orang peserta yang ikut Pansel yang sempat berbicara langsung dengannya. Dan saya begitu tercengang ketika mendengarkan curhat mereka. Dimana mereka katakan  ternyata ini hanya formalitas saja. Dan  yang jadi itu sudah ditentukan. Kalau tau begini cara dan kerjanya Pansel buat apa kami serius-serius ikut lelang. Keluhnya. Para peserta lelang yang sempet saya temui itu merasa sangat kecewa sebab Pansel masih berjalan, hasilnya sudah keluar duluan. Itulah yang yang yang memunculkan kegaduhan di teman-teman di Lombok Barat. Tapi karena sumpah dan jabatan kami sebagai pegawai negeri sipil kami pun ikut dalam seleksi ini. Dan mereka  merasa sangat kecewa sekali ketika ia mendengar bahwa orang orang yang akan menduduki jabatan itu sudah ditentukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki wewenang di Lobar ini. Untuk sementara waktu sampai sejauh ini saya belum dengar ada indikasi praktek jual beli jabatan, yang menjadi  kekecewaan Kami dari  LPKP Lombok Barat yakni menyoroti terkait pansel, lelang jabatan yang bikin gaduh. Munculnya surat  yang ditandatangani Sekda yang sudah beredar luas itu dan hasil seleksi  yang diumumkan oleh tim panitia pansel persis sama dengan surat yang jauh-jauh hari muncul  itulah yang memunculkan dugaan kuat adanya malpraktek administrasi kepegawaian yang terjadi di ruang lingkup Pemda Lobar Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati sebagai sebagai pemimpin di Lombok Barat untuk memanggil ketua dan anggota tim pansel. Kalau kejadiannya seperti ini supaya jangan memunculkan kegaduhan dan  dilakukan Pansel ulang secara terbuka agar bisa menemukan pejabat-pejabat yang profesional sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya masing masing.  Jangan ada kesan bahwa ini jatah-jatahan. Kalaupun ini nantinya masih menjadi sesuatu yang bikin gaduh di Pemda Lobar kami akan menguji ini ke Aparat Penegak Hukum melalui Polda NTB  tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.Sebab kami menduga kuat ini ada unsur praktek yang melanggar undang undang No. 5 Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tetang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan UU lainnya. Lombok Tengah sibuk dengan persiapan mensukseskan MotoGP. Namun Pemda Lobar justru sibuk dengan Pansel, bukan sibuk dengan bagaimana caranya memanfaatkan Even MotoGP ini agar bisa mempromosikan produk UMKM Lobar, meningkatkan ekonomi dan pariwisata Lobar, pungkasnya. Sementara itu Dr. H. Baehaqi S.Si M.Pd. MM selaku ketua  Panitia seleksi calon penerimaan pejabat pimpinan tinggi pratama Lobar yang hendak dikonfirmasi terkait hal itu belum bisa ditemui. Hingga berita ini dimuat Ia belum memberikan penjelasannya. (Tim)