FAKSI Pertanyakan Dibawa Kemana Dana BLT yang Belum Dibagikan ke Masyarakat Aceh Timur?

 Aceh Timur – jurnalpolisi.id Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mempertanyakan keberadaan sebagian dana BLT dan program bansos yang belum tersalurkan ke masyarakat, akibat adanya kebijakan wajib vaksin melalui surat edaran Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M.Thaib, SH.alias Rocky. ” Kami ingin tahu, dana itu dikemanakan kalau sempat nantinya benar – benar tidak tersalurkan ke masyarakat,” kata Ronny, Sabtu 20 November 2021. Menurutnya, Bupati atau pihak Pemkab. Aceh Timur yang berkaitan dengan hal itu, perlu memberi penjelasan secara rinci kepada publik demi kepentingan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. ” Publik perlu dapat penjelasan apa dan bagaimana soal nasib uang itu, kalau memang tidak dibagikan itu dibawa kemana, dan bagaimana dengan nasib dana desa sebagai dampak kedepannya,” cetus pengkritik cadas yang dikenal sangat concern pada isu – isu sosial seperti Kemiskinan, Pengangguran, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia itu. Dia mendesak pihak terkait untuk segera membagikan dana BLT beserta bansos kepada masyarakat yang membutuhkan di Aceh Timur, dengan menempuh berbagai cara yang efektif dan persuasif. ” Kami tidak paham kenapa sebagian masyarakat masih belum mau vaksin, dan itu menyebabkan hak – hak mereka atas bantuan seperti BLT dan Bansos lainnya terhambat, tapi kami berharap pemerintah segera mencari solusinya, agar semua itu dapat tersalurkan dan tidak menemukan jalan buntu,” tegas Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu. Dia juga menyayangkan, dinas sosial Aceh Timur, yang diduga kembali menerapkan peraturan wajib vaksin bagi masyarakat penerima bansos, padahal sebelumnya kepala dinas sosial Aceh Timur, telah berjanji meniadakan syarat apapun bagi penerima bansos di Aceh Timur. ” Kami tidak paham, kenapa sekarang saya dengar bansos di dinsos juga mesti wajib vaksin, peraturan darimana itu, padahal dalam gerakan kami sebelumnya, pak kadis sudah menjelaskan bahwa syarat itu tidak ada, bahkan mengacu dari kementerian sosial, tapi peraturan itu kalau tidak salah saya dengar, itu semua dari surat edaran bupati,” ungkap Ronny. Dia mendesak pihak pemerintah segera membagikan BLT dan bansos tersebut kepada masyarakat dalam waktu dekat, dan dia juga mendesak pihak terkait segera mengaudit keberadaan dari anggaran tersebut. ” Kami minta bupati atau pemkab. segera bagikan itu semua ke masyarakat, karena mereka sangat butuh, meskipun jumlahnya mungkin tak seberapa bagi para pejabat yang sudah kaya raya,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.( Bin)