Maraknya Aktivitas Tambang Ilegal, Diduga Karena Ada Setoran.
Maluku-Jurnal Polisi.id Beberapa bulan terakhir ini, aktivitas tambang ilegal Gunung Botak yang ada di Kecamatan Waelata Kabupaten Buru, kembali ramai. Bahkan, yang sebelumnya hanya aktivitas masyarakat dengan membuat lubang galian dan kodok kodok, kini merambah lebih besar dengan adanya Dompeng Tong dan rendaman. Konon kabarnya, keberanian para pelaku tambang ilegal ini di dukung dengan setoran kepada oknum oknum tertentu. Namun, setelah diberitakan terkait dengan dugaan setoran Matatemon Nurlatu, Yohanes Nurlatu, mengaku tidak tidak ada setoran dari tambang ilegal Gunung Botak (GB) untuk Kapolres Pulau Buru maupun TNI. Berbanding terbalik dengan pengakuan salah satu masyarakat adat itu, ada beredar rekaman berdurasi 0.58 detik yang di dalam rekaman itu menyebutkan, ada oknum yang meminta uang untuk atasannya. Dalam rekaman yang beredar dikalangan terbatas itu berisi, pengakuan satu penambang di Gunung Botak (GB) yang mengaku diminta oleh oknum dengan nilai setoran sebesar Rp 50 juta, dengan dalih untuk atasannya. Selanjutnya, dalam rekaman itu juga, sipenambang ini mengeluh harus beri lagi Rp 50 juta. Padahal, dirinya baru saja memberikan setoran belum terlalu lama tetapi sudah diminta lagi. Sampai berita ini dikirim, pihak yang disebutkan dalam rekaman itu belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasi. Sementara itu, klarifikasi yang dikatakan oleh Nurlatu itu dalam pertemuan antara masyarakat adat yang dipimpin oleh Rusman Soamole, bersama pemerintah daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Buru pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, di ruang rapat utama Kantor Bupati Buru. “Selama kita bekerja di Gunung Botak, belum pernah ada setoran kepada Kapolres maupun TNI, jadi itu berita bohong,” demikian klarifikasi Yohanes Nurlatu saat bersilaturahim dengan Sekda. Pantauan media ini menyebutkan, kedatangan Matatemon Nurlatu dan sejumlah tokoh tokoh adat itu, di bawa oleh mantan ketua Parlemen Jalanan Rusman Soamole yang akrab dipanggil Ucok. Dihadapan Sekda, Yohanes Nurlatu mempermasalahkan aksi demo mahasiswa Buru di Kota Ambon, beberapa hari lalu yang meminta kepada Kapolda agar copot Kapolres. Yang demo mahasiswa, atasnama masyarakat Buru. Disini, kami tidak menyuruh mereka untuk bilang copot jabatan Kapolres,” demikian tegas Yohanes Nurlatu. Setelah menyampaikan pendapat membela Kapolres, Yohanes dengan suara yang lantang juga meminta kepada wartawan agar tidak menyiarkan negatif, tentang pimpinan di Kabupaten Buru. “Teman teman wartawan, saya mohon kalau kasih naik berita apapun tolong jangan disebar sebar kita punya pimpinan di daerah ini. Contohnya, pak Kapolres pak Kapolsek. Mereka itu, pagar negara buat kita,” begitulah permohonan Yohanes yang mendapat aplous tepu tangan dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu. Yohanes juga meminta kepada pers, dan mahasiswa, agar selalu berkoordinasi baik baik. Bahkan ia melontarkan kalimat yang menyerang wartawan,” Teman teman wartawan setiap hari nongkrong di Tong, kenapa tuduh pak Kapolres minta uang. Saya tidak punya kalau pak Kapolres minta uang. Tetapi kalau mereka di Tong, saya punya bukti,” demikian serangan Yohanes Nurlatu. Diakuinya, kalau tambang Gunung Botak ini memang belum punya izin. Tetapi atas nama masyarakat, dirinya memohon agar Sekda Buru mau menyampaikan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail. Agar masyarakat, bisa kerja di sana. “Kasihan dengan masyarakat, saya bicara ini air mata mau gugur pak. Mereka tiap hari mengeluh bapak soa ini bagaimana kita punya anak sekolah, kuliah, tidak bisa dibiayai,” begitulah ungkit Yohanes NNurlatu Sekali lagi Yohanes Nurlatu meminta tolong kepada pers, agar kedepan bila hendak menaikkan berita soal Gunung Botak (GB) agar berkoordinasi. “Kalau mau kasih naik berita, datang duluh. Kita kerja sama, kita warga negara lain, kita warga negara Indonesia kok,” demikian dalih Yohanes Nurlatu. Dalam silaturahmi itu juga, sekda di dampingi oleh Asisten I, kepala inspektorat dan kadis lingkungan hidup. Sedianya, masyarakat adat berharap Kapolres dan Dandim juga ikut hadir bersama sama namun berhalangan. Dalam kesempatan tersebut, Ucok yang mengaku baru hijrah itu meminta oknum oknum yang menjelaskan institusi, agar segera diproses hukum. Ia juga menyentil, proses perizinan tambang rakyat dari tahun 2016 lalu hingga kini belum membuahkan solusi. Namun, masyarakat tetap bersabar. Katanya bila silaturahmi itu ikut hadir Kapolres dan Dandim, para tokoh adat ini akan menyerahkan surat yang dikirimkan kepada Gubernur dan kepada Presiden RI. Namun, tidak jadi diberikan dengan alasan belum lengkap.. Editor: Keklir Kace Makupiola.
