Kemdagri dan Kemlu Maroko Terbitkan Pernyataan Bersama Terkait Penanganan Anak-anak Maroko di Eropa
Juni 7, 2021
Rabat – jurnalpolisi.id
Hubungan Pemerintah Kerajaan Maroko dan Sapnyol sedikit menghangat akhir-akhir ini sebagai imbas dari pemberian perlindungan diplomatik kepada pimpinan pemberontak Polisari oleh Pemerintah Spanyol. Kedua negara kerajaan itu berseteru terkait eksistensi kelompok separatis Polisario yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan Sahara Barat dari Pemerintahan Maroko.
Salah satu dampak dari merenggangnya hubungan antara Maroko dan Spanyol adalah kritik keras Pemerintah Spanyol yang menuduh Pemerintah Maroko abai dalam menjaga dan mengayomi anak-anak Maroko yang dianggap terlantar di Spanyol dan Prancis serta beberapa negara Eropa lainnya. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Maroko melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Maroko memberikan bernyataan bersama di Rabat, Maroko, Selasa, 1 Juni 2021.
Berikut pernyataan Kemdagri dan Kemlu Maroko sebagaimana dikirimkan kepada media ini oleh Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Rabu, 2 Juni 2021.
1. Raja Maroko, Yang Mulia Raja Mohammed VI, telah mengeluarkan instruksi tertinggi Kerajaan kepada para Menteri yang bertanggung jawab atas masalah dalam negeri dan luar negeri, untuk secara resmi menyelesaikan masalah anak-anak Maroko yang hidup terlantar dan tinggal secara ilegal di negara-negara Eropa tertentu.
2. Raja Maroko pada beberapa kesempatan telah menekankan, termasuk kepada para pimpinan negara asing, tentang komitmen yang jelas dan tegas dari Kerajaan Maroko untuk menerima kembalinya anak-anak di bawah umur yang terlantar di luar negeri.
3. Mekanisme kerjasama antara Pemerintah Maroko dengan negara-negara tertentu telah dibentuk untuk tujuan tersebut, khususnya dengan Perancis dan Spanyol, yang telah menghasilkan kembalinya sejumlah anak di bawah umur ke Maroko.
4. Keterlambatan pelaksanaan kerja sama untuk pemulangan anak-anak Maroko ini terutama terkait dengan beberapa hambatan, antara lain prosedur yang kompleks di beberapa negara Eropa.
5. Maroko adalah negara pertama yang mendapat perhatian oleh kelompok masyarakat sipil, atau bahkan jaringan kriminal, yang menggunakan keberadaan anak-anak di bawah umur yang dianggap genting sebagai dalih untuk mengeksploitasi mereka.
6. Maroko siap berkolaborasi, seperti yang selalu dilakukan, dengan negara-negara Eropa dan Uni Eropa (UE), untuk penyelesaian masalah penanganan anak-anak Maroko di bawah umur yang terlantar itu.
7. Kerajaan Maroko berharap UE dan negara-negara terkait dapat membantu mengatasi kendala prosedural untuk memfasilitasi operasi pemulangan anak-anak Maroko tersebut.
8. Maroko menyayangkan adanya isu migrasi, termasuk isu anak di bawah umur yang terlantar, digunakan sebagai alibi untuk menghindari penyebab sebenarnya dari krisis politik saat ini dengan Spanyol.
9. Pihak berwenang Maroko berhak untuk memberikan, pada waktu yang tepat, tanggapan yang tepat atas tuduhan tak berdasar dari Pemerintah Spanyol. (PERSISMA/Red)
