Pembangunan Dermaga Dawelor Kabupaten Maluku Barat Daya Butuh Perhatian Presiden
Maluku Jurnal Polisi.id
Kini saatnya proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya, harus menjadi perhatian khusus bagi Presiden Jokowi selaku pemangku kekuasaan, untuk memerintahkan pihak Kejaksaan Agung guna melakukan pemeriksaan terhadap pihak Kontraktor, yang menangani proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya.
Hal itu di sebabkan, karena proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya sudah bertahun tahun, namun sampai dengan saat ini proyek tersebut belum dapat diselesaikan 100 persen (100 %) oleh pihak Kontraktor pelaksananya. Jika, pihak Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo selaku pemangku kekuasaan, tidak mengambil satu sikap yang tegas kepada Kontraktor itu maka proyek tersebut tidak akan perna selesai dengan baik.
Lalu, pihak Kontraktor yang melaksanakan proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera, Kabupaten Maluku Barat Daya akan merdeka diatas penderitaan masyarakat diwilayah Kecamatan Dawelor dan Dawera. Untuk itu, masyarakat berharap agar pihak Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo, dapat memecahkan permasalahan permasalahan menyangkut dengan proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor dan Dawera.
Sebab, proyek pembangunan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya, diduga telah menghabiskan anggaran mencapai ratusan Miliaran hingga Triliunnan rupiah. Kemudian dari pada itu, terkait dengan proyek tersebut yang sudah bertahun tahun berjalan tetapi tidak bisa diselesaikan secara baik oleh pihak Kontraktor, akibat adanya dugaan terhadap pihak Pemerintah diwilayah setempat yang turut serta bermain mata dengan pihak Kontraktor.
Baik itu pihak pemerintah Provinsi Maluku, pihak pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, pihak pemerintah Kecamatan Dawelor Dawera, serta jajaran pihak pemerintah lainnya. Setiap ada proyek yang masuk diwilayah Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya, banyak pembahasan dikalangan masyarakat setempat bahwa ada pihak pemerintah yang diduga turut serta bermain proyek dengan Kontraktor pelaksananya.
Sehingga, meskipun ada kesalahan kesalahan teknis mengenai setiap proyek yang masuk diwilayah Kecamatan Dawelor Dawera, Kabupaten Maluku Barat Daya pasti tidak akan diberikan tindakan tegas dari pihak pemeritah setempat. Mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, serta kepada Desa. Keempat pilar inilah, yang harus membenahi kinerjanya dibidang pemerintahan jika diduga terlibat bermain proyek. Maka, sulit dibasmi para mafia proyek diinternal Kontraktor.
Pemerintah itu, harus bersikap adil, dan bijaksana, terhadap masyarakat disetiap Wilayah yang ada di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Barat Daya. Agar, bisa dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada disetiap wilayah Kecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai pemerintah, harus mampuh dalam menciptakan rasa kepercayaan di dalam diri masyarakatnya. Namun jika tidak demikian, maka masyarakatnya akan menggonggong pemimpinnya bagaikan binatang buas Harimau.
Contohnya, dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya ini. Siapa, yang harus memperjuangkannya. Apakah, masyarakat ataukah, pihak pemerintah. Ini yang membuat, kepercayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya, sudah hilang sendirinya dihati masyarakat atas ketidak bijaksananya dalam menjalankan Amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Jadi, sebagai pihak pemerintah, harus mampuh dalam menciptakan rasah kepercayaan didalam diri masyarakat diwilayah Kecamatan Dawelor Dawera, sehingga tidak dapat menimbulkan sorotan dikalangan publik. Apalagi, dengan adanya kerusahkan dermaga pelabuhan Kecamatan Dawelor Dawera Kabupaten Maluku Barat Daya, baru pihak pemerintahnya ikut berdiam diri seakan akan itu adalah tanggung jawab masyarakatnya. Hal inilah yang membuat, sehingga masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kinerja pemerintah diwilayah tersebut.
Editor: Keklir Kace Makupiola
Perwakilan: Papua & Maluku.