Pengurus DHN KPK PEPANRI : Bansos COVID 19 Harus Diawasi Dan Tidak Boleh Ada Pemotongan
Labuhanbatu – jurnalpolisi.id
Presiden Joko Widodo tak mau lagi mendengar ada laporan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19, ditanggapi positip masyarakat Kabupaten Labuhan batu dan untuk mengawal bantuan Sosial ( bansos ) dan penyalurannya harus sesuai dengan sasaran, Demikian disampaikan Nur azman Pengurus DHN KPK PEPANRI yang juga masyarakat Labuhan batu 05/01/2021
Melansir dari CNN Indonesia, Jokowi memerintahkan menteri serta kepala daerah untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran dana bansos tersebut.
“Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini,” tutur Jokowi Presiden Republik Indonesia.
Awak media sebagai salah satu corong sosial kontrol di Labuhan batu mencoba mengkofirmasi tentang ini seperti di Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatra utara saat ditemui dikantor Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Suasana kantor terasa sepi dan hanya ada Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan dan menyatakan Ibu lurah sedang berada diluar mengikuti acara serimonial koro-koro di sebuah Cafe di daerah Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatra utara, Rabu 05/01/20 sekitar jam 14.23 Wib.
Setelah di telepon Ibu Lurah Yussarleni Pohan Spd, MM datang dengan mobilnya dan menjambangi awak media di Kantornya
” Saya belum tau himbauan dari Presiden Repulik Indonesia itu, kalau masalah perbaikan data penerima bantuan sosial dampak covid 19 kami dari dulu sudah perbaiki”, kata Yussarleni Pohan kepada awak media
Ditanya tentang para pegawai yang tidak terlihat dikantor kelurahan apakah karena honor para honorer disana tidak terbayar Pemkab Kabupaten Labuhan batu karena terkuras anggaran untuk covid 19.?
Yussarleni Pohan Lurah Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatra utara mengatakan,
” Bukan karena honor atau gaji mereka yang belum terbayar tapi saat ini para pegawai tersebut sedang beristrahat dari Jam kerja tapi mungkin beberapa saat lagi mereka datang dan actif kembali,” kata Yussarleni Pohan.
Namun sepanjang pemantauan awak media saat ini para pegawai dan honorer tersebut tidak kembali kekantornya.
Ditempat terpisah di Kantor Camat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu ketika awak media menjambangi Camat Rantau Selatan H.Azhar Rambe menyampaikan,
” Kami di kantor Camat Kecamatan Rantau Selatan memiliki 15 Orang honorer namun tidak komplin dengan gaji honor mereka selama 2 bulan tidak terbayar karena Kas daerah sepertinya di prioritaskan untuk dampak Covid 19 dan pilkada serentak kemaren, dan memaklumi itu karena mereka juga sadar Camatnya sendiri tidak menerima uang kesra di beberapa bulan ini ” kata Camat Rantau Selatan Kabupaten Labuhan batu.
Ditahun 2020 di beberapa Desa dan Kelurahan Kabupaten Labuhan batu selalu terdengar ada persoalan penyaluran bantuan Sosial (bansos ) yang tidak tepat sasaran menjadi respon awak media menelusuri hal ini sampai ketingkat Lingkungan dan Dusun Se- Kabupaten Labuhan batu.
Selain itu, Jokowi juga mewanti – wanti supaya tidak terjadi lagi potongan terhadap dana bansos.
Jokowi juga meminta agar masyarakat bisa menerima dana bansos tersebut dalam waktu dekat.
“Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.
Sementara itu, Jokowi mengatakan penyaluran bansos kali ini berbeda lantaran berupa uang tunai yang bisa diambil lewat bank pemerintah dan pos.
Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp 110 triliun melalui sejumlah program.
” Dampak Covid 19 harus menjadi perhatian khusus dan di tangani secara serius bukan menjadi ladang proyek untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja”, kata salah seorang masyarakat Labuhan batu berinisial RF di Rantau prapat
RF mengatakan lagi, ” Jangan sampai Anggaran yang cukup besar itu menjadi Ladang proyek untuk kepentingan politik sekelompok orang tertentu apa lagi saat ini, Kabupaten Labuhan batu baru saja melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu dan Pilkada tersebut sedang digugat di MK,” kata RF sambil tertawa.
Atia Muktar Maulana Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatra utara yang di percayakan Bupati Kabupaten Labuhan batu Sebagai Sekretaris Pengelola anggaran Covid 19 sangat sulit di temui wartawan untuk mencari tau tentang penyaluran anggaran tersebut di tahun 2020 yang baru saja berlalu.
Dampak covid 19 adalah persoalan serius bukanlah isu konfirasi dan harus ditangani serta dikelola dengan baik dan serius pula, demikian dikabarkan dari Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatra utara
(Wartawaty Jpn Eka Hombing.)
