Tiga Tahun Berturut, Diskominfo Langkat Over Target RPMT, Syahmadi : Insya Allah Langkat Kembali Raih WTP 2020

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat tiga tahun berturut dari 2018 sampai 2020 berhasil over target PAD sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT). Pencapaian ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta mendukung Kabupaten Langkat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Alhamdulillah, over target tersebut  mendukung Langkat   meraih opini WTP atas laporan keuangan TA 2019 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.  Insya Allah Langkat kembali raih WTP 2020,” sebut Kadis Kominfo H.Syahmadi di Ruang Kerjanya, Rabu (2/12/2020).

Selanjutnya, Syahmadi menjelaskan, target dari PAD sektor RPMT ditahun 2018  sebesar Rp1 Milyar dengan over target Rp1.217.504.500 atau senilai 121,7 persen. Lalu ditahun 2019, target Rp1,1 Milyar dengan over target sebesar Rp1.203.214.500  atau senilai 109 persen. Untuk tahun 2020, target Rp1,1  Milyar dengan over target Rp1.214.647.100 atau senilai 110,4 persen.

“RPMT dapat dikutip mulai 2018, semenjak itu Diskominfo Langkat selalu over target,” ungkapnya.

Kemudian, Syahmadi menjelaskan, sebelumnya sektor RPMT ini dikelola Dishub Kabupaten Langkat. Namun pada 2015 Perda pengutipan sektor RPMT ini, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.

“Sehingga pengutipan RPMT tidak dapat dilanjutkan sampai tahun 2017,” terangnya.

Pembatalan tersebut, sambung Syahmadi, tertuang dalam  putusan Mahkamah Konstitusi RI No:46/PUU-XII/2014, dengan menjatuhkan putusan  dalam permohonan pengujian UU No 28 tahun 2009  tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Serta keputusan Mentri Dalam Negri No.188.34-6483 tahun 2016, maka peraturan daerah no 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum perlu direvisi.

Kemudian, setelah berdirinya Diskominfo Langkat pada Januari 2017. Perda retribusi RPMT ini kembali diperjuangkan.

“Saya melihat ada peluang besar untuk peningkatan PAD dari sektor RPMT ini. Sehingga kami berjuang mencari celah untuk medapatkan dasar hukumnya,” sebutnya.

Hingga akhirnya, terang Syahmadi, Pemkab Langkat melalui Diskominfo dapat melahirkan Perda No 3 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang kini menjadi dasar hukum pemungutan retribusi menara telekomunikasi.