Menteri PPN Bahas Persoalan Pendidikan Dengan Cendekiawan Papua

Jakarta – jurnalpolisi.id

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri pertemuan dengan para cendekiawan di Papua Barat dalam rangka kunjungan kerjanya di provinsi tersebut. Pertemuan yang diadakan di Kota Sorong, pada hari Jumat, 13 November 2020 ini dihadiri oleh Staf Khusus Presiden Milenial, Rektor Universitas Papua, Rektor Universitas Victory Sorong, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Pelaku Pariwisata, Pelaku Lingkungan Hidup, dan Pelaku Budidaya Mutiara.

Kementerian PPN/Bappenas baru saja diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka dalam pertemuan ini Menteri mengajak cendekiawan dan para pemangku kepentingan untuk sama-sama memberikan masukan untuk pelaksanaan Inpres tersebut. Menteri juga mendengarkan berbagai pendapat dari para cendekia dan para pemangku kepentingan.

Menurut Wakil Rektor Universitas Sorong, Inpres tersebut merupakan framework untuk Papua dalam percepatan pengembangan SDM dan juga sebagai percepatan reformasi birokrasi. Jumlah perguruan tinggi di Kota Sorong terdiri dari 11 perguruan tinggi swasta dan 3 perguruan tinggi negeri. Namun, masih banyak penduduk di Kota Sorong yang belum mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Rata-rata mereka hanya sampai tamatan SMA dan sederajat.

“Semangat belajar di Papua sangat besar, sayangnya mereka masih terkendala dengan kondisi ekonomi. Dana otsus nantinya diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk permasalahan biaya yang selama ini menghantui para pelajar di Kota Sorong,” ujar Menteri usai melakukan pertemuan dengan para cendekiawan Papua Barat.

Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang belum memperoleh pendidikan yang layak, maka hal ini juga menjadi faktor banyaknya pengangguran di Provinsi Papua. Berdasarkan pertemuan ini, menteri menyimpulkan bahwa perlunya pendidikan vokasi untuk memperbaiki sumber daya manusia di sana.

“Berdasarkan informasi dari salah seorang narasumber dalam pertemuan ini, kurang lebih 30.000 orang menganggur di Provinsi Papua Barat dan membutuhkan pekerjaan, pendidikan vokasi dapat dijadikan jalan keluar untuk menjawab permasalahan pengangguran ini,” ujar Menteri.

Di Papua Barat sendiri pendidikan teknologi perlu ditingkatkan, berdasarkan pemaparan Wakil Rektor Universitas Sorong program studi yang menjadi primadona adalah Sistem Informasi Teknologi, hal ini bisa dijadikan pengembangan untuk pendidikan teknologi di Provinsi Papua Barat kedepannya.

Semua sektor industri membutuhkan basic pendidikan, maka pendidikan di Papua Barat perlu ditingkatkan kembali agar Pelaksanaan Inpres No. 9 tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal, membangun kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.**

Sumber :

Tim Komunikasi Publik

Kementrian PPN/Bappenas