Menteri PPN Ikuti Rapat Kerja Dengan Pemprov Jawa Barat, Jabar Bagian Selatan Pelu Pembenahan
Garut – jurnalpolisi.id
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa barat. Agenda Menteri ialah mengikuti Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Masalah Kesenjangan Sosial Ekonomi di Wilayah Selatan Jawa Barat, pada Selasa, 27 Oktober 2020 di Garut, Jawa Barat. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibu Nurhayati Monoarfa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan seluruh jajaran Pemprov Jabar.
Ada dua hal yang menjadi bahan perbincangan dalam rapat ini yang pertama mengatasi kemiskinan di wilayah selatan Jawa Barat dan yang kedua mengenai memacu pengembangan wilayah pariwisata industri, UMKM, pertanian, SDM, dan infrastruktur.
Berdasarkan data analisis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) per Provinsi tahun 2019, komponen perekonomian Jawa Barat tergolong baik, namun perlu dilakukan peningkatan pada komponen pemetaan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan kerja. Sedangkan untuk tingkat kesenjangan di Jawa Barat bagian Selatan lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat bagian Utara.
“Dalam konteks Jawa Barat, kami mencermati salah satu isu strategis terkait kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Dilihat secara spasial, rata-rata wilayah Selatan memiliki nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang lebih rendah dibandingkan wilayah utara,” ujar Menteri saat memimpin jalannya Rapat.
Berbicara mengenai perkembangan investasi Provinsi Jabar dan sebagian kabupaten/kota Jabar Selatan diantaranya 4 kabupaten/kota yang menjadi highlight yakni Tasikmalaya, Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Garut, pertumbuhan investasi di 4 kabupaten/kota tersebut selalu lebih rendah dibandingan dengan yang lainnya.
“Pertumbuhan Investasi di 4 Kab/Kota di Jabar Selatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, peranan investasi keempat kab/kota terhadap investasi Jawa Barat hanya sekitar 7,2 persen,” ujar Menteri.
Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri menyarankan agar segera dipikirkan sebuah strategi sebagai lompatan untuk membuat terobosan baru, sehingga permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di wilayah Jabar bagian Selatan ini dapat diatasi.
“Menjadi perhatian kita, bagaimana mengatasi kemiskinan secara terpadu sesuai konteks Jawa Barat bagian selatan ini. Kita juga perlu menyusun strategi lompatan yang dapat menjadi terobosan baru,” himbau Menteri.
Percepatan pembangunan di wilayah selatan Jawa Barat telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang bersifat lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas pembiayaan.
“Penyusunan rancangan kegiatan dalam RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Jawa Barat bagian selatan ini sejalan dengan Perda No. 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian selatan tahun 2010-2029,” tambah Menteri.
Sejumlah agenda telah disusun oleh Pemerintah guna mendorong percepatan ekonomi Jawa Barat bagian Selatan. Percepatan ekonomi akan dilakukan melalui pembangunan jalan Tol Gedebage – Garut – Tasikmalaya – Cilacap; Peningkatan jalur kerta api Bandung – Banjar, peningkatan konektivitas Utara – Selatan; Pengembangan Bandara Nusawiru (Pangandaran); Penanganan UNESCO Global Igeopark Ciletuh – Pelabuhan Ratu; Pengembangan model Korporasi Petani berbasis pertanian digital dan peningkattan rantai nilai (value chain) Produksi, dan yang terakhir melui pengembangan digitalisasi Monograf Desa.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, saat ini Jawa Barat telah melaksanakan program Desa Digital yang terdiri dari wifi transmitter and router, village social media, village chief’s whatsapp, village services (software), digital business, agricultural based (software), dan village command center. Melalui program ini, Jawa Barat telah memperoleh berbagai penghargaan untuk digital transformasi yang telah diterapkan.**
Sumber :
Kementrian PPN/Bappenas
