Dukung Adiknya Di Pilkada MBD, Orno Bakal Mundur Dari Partai PDIP.

Maluku –jurnalpolisi.id

Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Barnabar Orno bakal mundur dari keanggotaan partai PDIP. Hal ini akan dilakukan Orno, agar tidak terjadi Polemik dan masalah internal dalam momen politik pilkada tahun 2020 ini.

”Saya sangat menghargai, dan menghormati. Saya jadi seperti ini saat ini, karena partai PDIP. Agar tidak ada polemik dan masalah diinternal partai PDIP, saya lagi pertimbangkan secara baik. Mungkin, saya akan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota partai PDIP,” jelas Orno diruang kerjanya.

Orno mengaku apa yang disampaikan ini, untuk menjawab berbagai pertanyaan pengurus yang ada diinternal parta PDIP, terkait perhelatan  pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku.

Sebagai Putra Daerah Maluku Barat Daya (MBD), dan juga sebagai saudara kandung Odie Orno yang merupakan bagian dari Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Niko Kilikily, sebagai Calon Bupati nomor urut 1 usungan Parta Golkar dan Gerindra. Orno di nilai, sudah melawan keputusan partai terkait sikap politik Orno untuk kampanye memenangkan adiknya itu.

”Bagi saya, kalau belum tahu, tidak usalah buat pernyataan seperti itu. Saya bukan anak kecil, tetapi saya dengan Gubernur adalah orang tua di Maluku. Karena sebelum saya jadi Wagub, saya sudah jadi orang tua di Maluku Barat Daya (MBD). Walau ada perbedaan politik, tetapi sebagai seorang pemimpin agak elegan agar tidak membuat peta konflik ditengah masyarakat,” tandasnya.

Soal koordinasi dengan Gubernur Maluku Murad Ismail yang juga selaku Ketua DPD partai PDIP, Orno mengaku dari sisi etika dan moral dirinya tidak harus menyampaikan atau mempublikasikan, hal hal tersebut kepada wartawan (PERS).

Menurut Orno, pada saat momen politik seharusnya dipilah dan dipisahkan ibarat dua sisi mata uang. Gubernur, Wagub itu mesti harus dipisahkan dari kepentingan politik. Karena disatu sisi, Gubernur dan Wagub, sebagai Kepala Daerah tidak ada kaitanya dengan kepentingan politik.

”Gubernur dan Wagub itu, mesti dipisahkan dari kepentingan politik. Jika ada kepentingan politik, perlu dipisahkan. Jangan, digabungkan seakan akan satu,” ungkapnya. Orno mengaku, sudah menyampaikan hal ini kepada Gubernur beberapa hari yang lalu, usai menghadiri pelantikan Raja Allang sekaligus sudah meminta pertimbangan Gubernur.

”Beliau justru, merespon secara elegan dan santun. Pak Gubernur, sampaikan bahwa pak Wagub, saya tidak bisa larang pak Wagub. Tetapi aturan partai, tidak tolerir. Pak Gubernur juga katakan, saya tidak bisa larang. Karena pak Wagub juga, punya hak politik. Saya sayang, dan justru, tidak mau pak Wagub di pecat. Karena aturan partai, sangat ketat. Karena itulah, terindikasi tidak mendukung partai. Terserah pak Wagub, tetapi pasti di pecat dari partai,” jelas Orno mengulang ucapan Gubernur, yang juga Ketua DPD partai PDIP Provinsi Maluku.

Mantan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) ini mengaku, pernyataan yang disampaikan merupakan wejangan Gubernur layak dan diberi hormat.

”Hari ini, adik kandungnyabagaikan orang yang terhempas disamudra penuh gelombang. Dalam situasi itu, apakah, sebagai seorang kakak sekedar bantal berenang saja dan tidak bisa berikan untuk menolongnya?? Pak, Gubernur juga pasti tahu Indonesia kecil itu keluarga. Kalau keluarga harmonis pasti juga NKRI kokoh. Di Maluku ini, ada Budaya Pela Gandong. Sagu salempeng, bage dua. Ale rasa, beta juga rasa. Potong di kuku, rasa di Daging. Kalau saya katakan, saya mengasihi, banyak orang. Tetapi saudara kandung, tidak dikasihi itu percuma,” tegas Orno.

Orno menambahkan, konsekuensi berbeda jalan dengan partai di pilkada maka akan menerima sanksi, dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang ditakutkan, suatu ketika pulang kekampung, keluarga besar akan menyangkalnya karena lebih memilih jalan partai, ketimbang saudara sendiri.

Editor: Keklir Kace Makupiola

Perwakilan: Papua & Maluku.