Polda NTB Dorong Masyarakat yang Klaim Pemilik Lahan di Area Sirkuit MotorGP Tempuh Jalur Hukum!!!!
Lombok Tengah NTB -Jurnalpolisi.İd
Warga Masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di area pembangunan Sirkuit motorGP Mandalika, didorong menempuh jalur hukum. Demikian diungkapkan oleh Kapolda NTB melalui Kabid Humas Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., Jumat (11/9), ditemui saat mem-backup pengamanan land clearing area lintasan Sirkuit Mandalika, di Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kita mendorong warga masyarakat yang mengklaim lahan sirkuit motorGP itu untuk mengugat ITDC ke pengadilan, karena negara ini adalah negara hukum,” ungkapnya
Sementara terkait proses land clearing lahan lintasan Sirkuit MotorGP Mandalika, Pamen Polri Melati Tiga itu mengapresiasi kepatuhan masyarakat pengklaim yang patuh hukum, sehingga proses land clearing berjalan kondusif tanpa hambatan.
“Alhamdulillah, pemilik lahan yang di-land clearing hari ini, patuh atau taat pada hukum. Atas nama Kapolda NTB, kami mengapresiasi kepatuhan masyarakat yang mengklaim atas lahan tersebut,” kata Kombes Artanto.
Lebih jauh Kabid Humas Polda NTB menyampaikan, kita harus menyadari bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang di dalamnya termasuk Sirkuit MotorGP, dihajatkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB.
“Proyek MotorGP ini adalah untuk masyarakat NTB. Masyarakat İndonesia dan internasional terus melihat dan memperhatikan kita. Oleh karena itu, mari kita bekerjasama menegakkan aturan yang benar, sehingga project ini selesai tepat waktu,” pinta Kabid Humas.
Sementara Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika AKBP Awan Haryono mengatakan, lahan yang hari ini hingga lima hari ke depan dilakukan land clearing pada prinsipnya telah clear and clean. Artinya, status kepemilikan lahan tersebut secara hukum berdasarkan putusan pengadilan merupakan lahan yang telah dibebaskan atau dibeli untuk peruntukan KEK Mandalika.
“Jadi, kami sudah melakukan verifikasi terhadap data maupun dokumen milik warga, disandingkan dengan milik PT ITDC, digabungkan dengan data dan dokumen dari instansi yang terkait dengan objek kepemilikan tanah ini, baik dari Pemprov, Pemkab, Kepolisian, Pengadilan, BPN,Pengadilan,kejaksaan dll.
Kita lakukan verifikasi atas hak kepemilikan daripada ITDC, kalau kita lihat jelas secara riwayat perolehannya,” katanya.
Tim sudah bekerja selama 2 bulan dan secara maraton berkomunikasi dengan masyarakat yang mengklaim untuk saling memberikan info,masukan terkait posisi alas hak masing-masing.
Demikian dirilis oleh
Kabid Humas Polda NTB
ARTANTO, S.I.K., M.Si.
Komisaris Besar Polisi kepada Jurnal polisi.id (mst-biro NTB)
